Prinsip Prinsip Pelayanan Publik

Prinsip Prinsip Pelayanan Publik. PRINSIP PELAYANAN PUBLIK YANG HARUS DIKETAHUI Sahabat KEREN hari ini Ayo kita belajar tentang Pelayanan Publik Pelayanan publik harus memperhatikan asasasas keadilan dan non diskriminasi seperti tercantum dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pelayanan publik dikatakan baik jika memenuhi beberapa asasasas.

Asas dan Prinsip Pelayanan Publik Pelayanan publik harus memenuhi asasasas pelayanan yang memuaskan pengguna jasa penyelenggaraan pelayanan Menurut Sinambela dkk (2011) asasasas pelayanan publik adalah sebagai berikut Transparansi Bersifat terbuka mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai.

Asas, Prinsip, Standar dan Jenis Pelayanan Publik

Manfaat Tersirat (Implicit Services) adalah manfaat yang secara psikologis dapat dirasakan oleh masyarakat 25 Januari 2006 Endang Wirjatmi (STIAUI) 17 secara ekstrinsik dari suatu layanan publik yang PELAYANAN PUBLIK OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH Prinsip “equal treatment” dalam arti semua warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan setara sesuai standar yang.

Prinsip Prinsip Pelayanan publik Administrasi Publik

Adapun yang menjadi prinsip prinsip dalam pelayanan publik adlah sebagai berikut 1 Kesedehanaan Pelayanan publik dapat dikatakan pelayanan prima apabila dalam pelaksanaannya tidak menyulitkan prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah lancar cepat tidak berbelitbelit mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh.

Pelayanan Prima

KesedehanaanKepastian Dan KejelasanKetepatanKeamananTanggung JawabKelengkapan Fasilitas Dan PrasaranaKeringanan AksesKedisiplinan Kesopanan Dan KeramahanKenyamananFaktor Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pelayanan PublikPelayanan publik bisa disebutkan pelayanan sempurna jika dalam realisasinya tidak mempersulit proses/tata langkah pelayanan diadakan secara gampang lancar cepat tidak berbelit gampang dimengerti dan gampang dikerjakan oleh masyarakat yang minta pelayanan Kepastian dalam penerapan publik ini meliputi kepastian dalam soal a Syarat tehnis dan administratif pelayanan publik b Proses dan tata langkah pelayanan publik c Unit kerja/petinggi yang berkuasa dan bertanggungjawab dalam memberi pelayanan dan penuntasan keluh kesah/masalah/perselisihan dalam penerapan pelayanan publik d Perincian ongkos/biaya pelayanan publik dan tata langkah pembayaran e Agenda waktu penuntasan pelayanan publik f Petinggi yang terima keluh kesah masyarakat jika ada suatu hal yang tidak terang dan atau mungkin tidak senang atas pelayanan yang dikasih ke masyarakat Produk hasil dari penerapan pelayanan publik bisa diterima secara benar tapat dan resmi yang berdasar tegar pada konsep efektifitas dan efektivitas Persyaratan ini memiliki kandungan makna jika proses dan hasil pelayanan publik bisa memberi perasaan aman kenyamanan dan bisa memberi kejelasan hukum untuk masyarakat Pimpinan pelaksana pelayanan publik atau petinggi yang dipilih bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penuntasan keluh kesah atau masalah dalam penerapan pelayanan publik Dalam penerapan pelayanan publik harus ada fasilitas dan prasarana kerja perlengkapan kerja dan simpatisan yang lain yang ideal terhitung pengadaan fasilitas tehnologi telekomunikasi dan informatika (telematika) Lokasi dan tempat dan fasilitas pelayanan yang ideal hingga gampang dicapai oleh masyarakatDisamping itu semua wujud info yang terkait dengan pelayanan publik gampang dijangkau oleh masyarakat lewat tehnologi telekomunikasi dan informatika (telematika) Pada penerapan pelayanan publik pemberi pelayanan harus berlaku disiplin santun dan sopan ramah dan memberi pelayanan yang tulus Lingkungan tempat penerapan pelayanan publik harus teratur terdapatnya ruangan tunggu yang tenteram bersih rapi lingkungan yang cantik sehat dan diperlengkapi dengan sarana simpatisan pelayanan seperti tempat parker toilet fasilitas beribadah dan sebagainya Berdasar UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik mengatakan tentang hal elemen standard pelayanan publik sekurangnya sebagai berikut ini 1 Landasan Hukum Tiap wujud peraturan pelayanan publik yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan selaku pelaksana pelayanan harus mempunyai landasan hukum yang ditetapkan oleh Ketentuan Perundangan untuk mengisyaratkan jika pelayanan yang diberi adalah pelayanan publik yang resmi menurut hukum dan perundangan 2 Mekanisme Mekasisme dan Proses Wujud pelayanan publik yang diberi oleh satu lembaga pemerintah harus mempunyai mekanisme yang pasti proses penerapan yang gampang diterapkan oleh semua masyarakat dan harus mempunyai proses 3 Periode waktu Penuntasa 1 Factor organisasi sturktur organisasi Kualitas pelayanan publik pada pemerintahan diantaranya tergantung pada elemen – elemen pembentuknya Komplikasi formalisasi dan sentralisasi Dari sini tercipta proses pengaturan resmi dan skema hubungan dalam satu organisasi Komplikasi bermakna susunan organisasi itu mengaplikasikan tingkat pembagian kerja dan tingkat kedudukan Elemen formalisasi terkait dengan standar operating procedure (SOP) Paling akhir sentralisasi terkait dengan wewenang ambil keputusan Keadaan ke3 elemen susunan organisasi berikut yang memengaruhi kualitas pelayanan publik pemerintahan Jika pemerintah mempunyai pembagian kerja yang sama keperluan Mempunyai SOP yang pasti untuk setiap tipe servicenya Dan implementasi desentralisasi yang bertanggungjawab hingga ambil keputusan bisa bisa lebih cepat dan fleksibel Pasti bisa mendukung kualitas pelayanan publik 2 Factor Aparatur/ pelayan publik Selaku eksekutor aktivitas dan proses penyelenggaraan pemerinta.