Peradilan In Absentia

Peradilan In Absentia. Peradilan in absentia dalam hukum pidana ekonomi (arti sempit) diatur dalam Pasal 16 UndangUndang Darurat No 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi Dalam pasal itu disebutkan dua macam orang yang dapat diadili secara in absentia yaitu [1] 1) Pasal 16 ayat (1) [2] orang yang telah meninggal dan dengan alasan yang cukup patut diduga telah melakukan.

Perlu adanya aturan tentang penyelesaian desersi secara in absentia yang lebih tepat sebagai pedoman bagi para hakim militer untuk memutus perkara desersi secara in absentia termasuk kecepatan penyelesain perkara Asas peradilan cepat murah dan sederhana harus dilaksanakan agar keadilan dapat ditegakkan.

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DISERSI SECARA IN ABSENSIA …

UU No 10/2016 tidak mengenal peradilan in absentia atau pemeriksaan perkara yang dilakukan tanpa kehadiran tergugat Sementara di dalam UU No 7/2017 tentang Pemilu konsep peradilan in absentia masih dikenal Ia mencontohkan terkait pengumpulan alat bukti dengan mengundang sejumlah pihak untuk datang ke Bawaslu.

Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak

The In Absentia trial is regulated in Article 38 number 1 of Law Number 31 of 1999 as amended to Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption DOAJ is a communitycurated online directory that indexes and provides access to.

Pembunuhan Jamal Khashoggi: Turki adili 20 tersangka in

[8] Dasar hukum peradilan in absentia dalam UU ini diatur Pasal 36 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi “Dalam hal terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku tidak hadir Majelis Hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa”.