Kebijakan Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Kebijakan Pada Masa Demokrasi Terpimpin. Kebijakan Politik dalam Negeri pada masa Demokrasi Terpimpin Demokrasi Terpimpin muncul setelah terjadinya carut marut pada bidang pemerintahan pada masa Demokrasi Liberal Demokrasi Terpimpin setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dekrit ini sebenarnya muncul dari gagasan ABRI yang ingin kembali diterapkannya UUD 1945.

Periodesasi Demokrasi Terpimpin yakni pada tahun 19591965 Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pada masa Demokrasi Terpimpin antara lain Manifesto Politik USDEK dijadikan sebagai GBHN Pembentukan MPRS Pembentukan Front Nasional Pembubaran DPR hasil pemilu dan membentuk DPR GR Pembubaran partai Masyumi dan PSI Pemasyarakatan ajaran Nasakom.

Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin 19591965Perkembangan Kepemimpinan PolitikGaya Dan Ideologi PolitikPartisipasi PolitikKeterlibatan Militer Dan Aparat NegaraStabilitas Dan Dampak PolitikEkonomi Masa Demokrasi TerpimpinSejarah dan Latar Belakang Demokrasi Terpimpin (19591965) pada Masa Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia Pada periode pemerintahan Indonesia tahun 19591965 kekuasaan didominasi oleh Presiden terbatasnya peranan partai politik berkembangnya pengaruh komunis dan makin meluasnya peranan TNI/Polri sebagai unsure sosial poltik Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik dengan melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat Pada masa demokrasi terpimpin banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 antara lain pembentukan Nasakom (Nasionalis Agama dan Komunis) Tap MPRS No III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup pembubaran DPR hasil pemilu oleh Presiden pengankatan ketua DPRGR/MPRS menjadi menteri negara oleh Presiden dan sebagainya Dalam demokrasi terpimpin apabila tidak terjadi mufakat dalam sidang DPR maka permasalah Para pemimpin berasal dari angkatan 1928 dan angkatan 1945 dengan tokoh politik Soekarno sebagai titik dan pusatnya Kepemimpinan tokoh politik ini berdasar pada politik mencari Kambing hitam Karena sifatnya kharismatik dan paternalistik tokoh politik ini dapat menengahi dan kemudian memperoleh dukungan dari pihakpihak bertikai baik dengan sukarela maupun karena terpaksa Dengan dialektika pihak yang kurang kemampuannya akan tersingkir dari gelanggang politik dan yang kuat akan merajainya Gimnastik politik ini lebih menguntungkan PKI Diktaornya Soekarno Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Indonesia jatuh pada masa demokrasi terpimpin Dalam demokrasi terpimpin Soekarno bertindak seperti seorang diktator hampir semua kekuasaan negara baik eksekutif legislatif dan yudikatif berada pada kekuasaannya Sutan Takdir Alisyahbana menyamakan Soekarno dengan rajaraja kuno yang mengklaim dirinya sebagai inkarnasi tuhan atau wakil tuhan di dunia Dekrit tersebut dapat Ideologi masih tetap mewarnai periode ini walaupun sudah dibatasi secara formal melalui Penpres tentang syaratsyarat dan penyederhanaan kepartaian (penpres no71959) Tokoh politik memperkenalkan gagasan nasionalisme agama dan komunisme (nasakom) kompetisi nasakomis masih dibenarkan karenadalam kondisi tersebut tokoh politik dapat memelihara keseimbangan”jorjoran” masih berada dalam penguasaan dan didominasi tokoh politik yang menurut beberapa pengamat menjalankan cara yang memecah dan kemudian menguasainya Ketika kapercayaan terhadap tokoh politikitu meluntur yaitu pada saat dan sesusah G30 S/PKI meletus JorJoran tersebut berubah menjadi pertarungan terbuka Sementara tokoh politik itu berkuasa pengaturan soalsoal kemasyarakatan dan politik lebih cenderung dilakukan secara paksaan Halhal ini di buktikan oleh merajalelaanya teror mental dengan memberikan predikat kontra revolusi kepada aliranaliran yang tidak setuju dengan nilainilai yang mutlak tersebut diatas Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang dalam menentukan keputusankeputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya Keberadaan strukturstruktur atau institusiinstitusi politik di tingkat masyarakat seperti partai politik kelompok kepentingan kelompok penekan dan media massa yang keritis dan aktif merupakan salah satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik Dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa aktivitasaktivitas politik pemerintah dengan serta merta secara langsung maupun tidak langsung akan memiliki dampak terhadap kehidupan rakyat secara keseluruhan maka keterlibatan rakyat adalah suatu kelaziman Hal pendukung partisipasi politik yang cukup berpengaruh pula adalah media massa Dimana kesetaraan media massa dalam partisipasi politik selalu menjadi ajang perhatian dan rebutan para penyandang modal Karena media massa merupakan lahan yang menguntungkan Terutama di negara yang menganut sistem demokrasi mengelola media massa sangat bergantu Keterlibatan Militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Pembentukan ABRI Pada tahun 1964 TNI dan Polisi dipersatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) Mereka kembali pada peran sosialpolitiknya seperti selama zaman perang kemerdekaan ABRI diakui sebagai salah satu golongan fungsional (karya) yang mempunyai wakil dalam MPRS Pada masa demokrasi terpimpin itu Presiden Soekarno melakukan politik perimbangan kekuatan (balance of power) bukan hanya antarangkatan dalam ABRI melainkan juga a Aparat Negara PNS dimasa Demokrasi Terpimpin Posisi pegawai negeri sipil (PNS) kini kembali diperbincangkan dalam perspektif politik Ibarat gadis cantik ia diperebutkan lelaki yang ingin meminangnya Lelaki itu adalah partai politik (parpol) Lembaga yang dibentuk untuk meraih kekuasaan Memang aturan untuk meminang PNS terlibat dalam partai politik telah tertutup Namun politik adalah cara untuk mendapatkan sesuatu Termasuk untuk menarik PNS POLEMIK tentang posisi politik PNS sesungguhnya bukan hal b Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak setabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer/Liberal menjadi lebih mantap/stabil Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer/Liberal Hal ini disebabkan karena Pada masa Demokrasi parlementer kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara Sedangkan kekuasaan Pemerintah dilaksanakan oleh partai DampaknyaPenataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden) Penyimpanganpenyimpangan pelaksanaan Demokrasi terpimpin dari UUD 1945 adalah sebagai berikut Seiring dengan perubahan politik menuju demokrasi terpimpin maka ekonomipun mengikuti ekonomi terpimpin Sehingga ekonomi terpimpin merupakan bagian dari demokrasi terpimpin Dimana semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan sementara daerah merupakan kepanjangan dari pusat Langkah yang ditempuh pemerintah untuk menunjang pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut.

“Masa Demokrasi Terpimpin” Sejarah Dan ( Latar Belakang

Kebijakan Pembentukan Dewan Perancang NasionalKebijakan Devaluasi Mata Uang RupiahKebijakan Menekan Laju InflasiKebijakan Deklarasi EkonomiKebijakan Dana RevolusiPemerintah Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1959 membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) Dewan Perancang Nasional ini dibentuk pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional Pembentukan Depernas didasarkan pada Undang undang Nomor 80 Tahun 1958 Depernas dibentuk dengan tujuan untuk mempersiapkan rancangan undang undang yang membahas mengenai pembangunan nasional serta mengevaluasi penyelenggaraan pembangunan Pada tahun 1960 Dewan Perancang Nasional mengumumkan rencana pembangunan delapan tahun yang disebut dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana Rencana Depernas ini berisi mengenai pola proyek pembangunan pola penjelasan pembangunan dan pola pembiayaanpembangunan Namun pada tahun 1963 Depernas diganti menjadi Badan PerencanaanPembangunan Nasional (Bappenas) Bappenas ini memiliki beberapa tugas dalam pendiriannya 1 Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunanbaik nasional maupun daerah 2 Mengawasi dan menilai laporan pelaksanaan pembangunan 3 Meny Pada masa demokrasi terpimpin pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan devaluasimata uang rupiah Penetapan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai mata uang rupiah tanpa harus merugikan rakyat kecil Dalam pelaksanaannya kebijakan ini dijalankan oleh Panitia Penampung Operasi Keuangan (PPOK) Berikut bentuk devaluasi pada masa demokrasi terpimpin 1 Mata uang pecahan yang bernilai Rp 50000 berubah menjadi sebesar Rp 500 2 Mata uang pecahan yang bernilai Rp 100000 berubah menjadi sebesar Rp 10000 3 Mata uang pecahan yang bernilai seratus ke bawah tidak dilakukan devaluasi Kekacauan politik yang terjadi sebelum 1959 yang dibarengi dengan adanya inflasimenyebabkan daya beli masyarakat pada masa demokrasi terpimpin menjadi merosot tajam Dalam rangka membendung inflasi yang terjadi pemerintah mengeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) yang bertujuan untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar serta melakukan perbaikan terhadap keuangan dan sistem perekonomian di Indonesia Untuk mengimbangi berjalannya kebijakan tersebut pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan yang berada di bankbank di Indonesia Hal ini dengan tujuan untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar Selain langkah tersebut pemerintah juga melakukan pengintruksian penghematan bagi instansi pada pemerintah dan juga memperketat pengawasan semua pengeluaran serta pemasukan anggaran belanja serta melakukan penertiban manajemen dan administrasiperusahaan perusahaan negara Dengan beberapa langkah kebijakan moneter tersebut pemerintah Indon DeklarasiEkonomi (Dekon) merupakan strategi dasar ekonomi Indonesia untuk dapat memperbaiki sistem perekonomian pada era sebelumnya Deklarasi Ekonomi ini dibentuk oleh panitia tiga belas Dalam peresmiannya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno deklarasi ekonomi memiliki beberapa tujuan sebagai berikut 1 Menciptakan ekonomi yang bersifat nasional demokratis dan bebas dari sisa sisa imperialisme 2 Mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara yang terpimpin Pada dasarnya kebijakan deklarasi ekonomi ini memprioritaskan berbagai bidang dalam ekonomi seperti 1 Mendorong pengembangan usahaswasta 2 Memperbesar produksi perolehan devisa 3 Memberikan insentif kepada pihak pengusaha swasta yang berhasil menaikkan nilai ekspor dan imporbarang produksinya Dengan kebijakan deklarasi ekonomi ini pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pelaksanaan ekonomi Indonesia adalah berdikari yang berarti sistem perekonomian yang ada di indonesia sudah mampu berkembang dan berdiri diata Pada masa demokrasi terpimpin untuk dapat mengatasi ketidakstabilan ekonomi yang terjadi Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah intruksi presiden yang berisi mengenai ketentuan ketentuan mengenai perhimpunan dan penggunaan dana revolusi Dana revolusi sendiri didapat dari devisa dekrit jangka panjang (deffered payment) Kemudian Jusuf Muda melakukan pungutan terhadap perusahaan perusahaan atau perseorangan yang telah mendapatkan fasilitas kredit sebesar 250 juta hingga 1 miliar rupiah Perusahaan dan perseorangan tersebut diwajibkan untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan valuta asingdengan besar nominal yang telah ditetapkan Dalam perkembangannya hasil pengumpulan dari dana revolusi tersebut dipergunakan untuk dapat membiayai proyekproyek mandataris presiden yang dikenal dengan proyek mercusuar.